118
Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Papua Nugini (PNG), Peter ONeill dalam dalam kuliah umum tentang “Regionalisme Pasifik” di University of South Pacific, Fiji, Senin (9/7/2018) menyampaikan bahwa isu West Papua adalah isu yang sensitif untuk PNG. Namun ia mendorong isu West Papua ini dibawa ke komite dekolonisasi PBB.
“Seperti yang anda tahu West Papua adalah anggota Melanesia Spearhead Groups (MSG) sehingga mereka telah berpartisipasi dalam beberapa diskusi regional berkaitan dengan masalah ini. Tetapi yang lebih penting adalah kami telah berbicara dengan sangat jelas dengan Pemerintah Indonesia tentang isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di West Papua, ” kata Oneill saat ditanya oleh seorang mahasiswa bernama Jope Tarai dala, kuliah umum tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir anggota MSG, terutama Vanuatu dan Kepulauan Solomon, serta negara-negara Pasifik lainnya, telah berbicara tentang West Papua di forum internasional.
Perhatian mereka berpusat pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia dasar rakyat West Papua
PNG, menurut ONeill telah mendesak anggota regional yang khawatir tentang West Papua untuk membawa masalah ini ke PBB. Dikutip Fiji Times, ONeill mengatakan PNG mendorong agar hal ini diajukan ke komite dekolonisasi PBB.
“Kita perlu mendorong anggota regional kami yang berada di garis depan negosiasi, yang berurusan dengan agenda dan diskusi tentang West Papua untuk diserahkan kepada komite dekolonisasi PBB,” kata ONeill.
ONeill beberapa kali membuat pernyataan kekhawatiran negaranya tentang pelanggaran hak asasi manusia di West Papua, meskipun pemerintahannya secara resmi mendukung kedaulatan Indonesia di bagian barat New Guinea.
Namun dua tahun lalu, O’Neill menyatakan keinginan PNG agar rakyat West Papua memiliki otonomi yang lebih besar. (*)
Perdana Menteri PNG, Peter ONeil – Jubi/Victor Mambor
Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Papua Nugini (PNG), Peter ONeill dalam dalam kuliah umum tentang “Regionalisme Pasifik” di University of South Pacific, Fiji, Senin (9/7/2018) menyampaikan bahwa isu West Papua adalah isu yang sensitif untuk PNG. Namun ia mendorong isu West Papua ini dibawa ke komite dekolonisasi PBB.
“Seperti yang anda tahu West Papua adalah anggota Melanesia Spearhead Groups (MSG) sehingga mereka telah berpartisipasi dalam beberapa diskusi regional berkaitan dengan masalah ini. Tetapi yang lebih penting adalah kami telah berbicara dengan sangat jelas dengan Pemerintah Indonesia tentang isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di West Papua, ” kata Oneill saat ditanya oleh seorang mahasiswa bernama Jope Tarai dala, kuliah umum tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir anggota MSG, terutama Vanuatu dan Kepulauan Solomon, serta negara-negara Pasifik lainnya, telah berbicara tentang West Papua di forum internasional.
Perhatian mereka berpusat pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia dasar rakyat West Papua
PNG, menurut ONeill telah mendesak anggota regional yang khawatir tentang West Papua untuk membawa masalah ini ke PBB. Dikutip Fiji Times, ONeill mengatakan PNG mendorong agar hal ini diajukan ke komite dekolonisasi PBB.
“Kita perlu mendorong anggota regional kami yang berada di garis depan negosiasi, yang berurusan dengan agenda dan diskusi tentang West Papua untuk diserahkan kepada komite dekolonisasi PBB,” kata ONeill.
ONeill beberapa kali membuat pernyataan kekhawatiran negaranya tentang pelanggaran hak asasi manusia di West Papua, meskipun pemerintahannya secara resmi mendukung kedaulatan Indonesia di bagian barat New Guinea.
Namun dua tahun lalu, O’Neill menyatakan keinginan PNG agar rakyat West Papua memiliki otonomi yang lebih besar. (*)
