121
Tasariki, Jubi – Pada tahun 1966, Gereja Presbitarian New Hebrides (Hebrida Baru, nama negara Vanuatu pada zaman kolonial) menyutradarai sebuah film dokumenter yang berjudul “Islands Arising” menampilkan beberapa pemimpin gereja yang pada saat itu telah berbicara tentang keinginan Hebrida Baru untuk menjadi independen secara politis dan mulai menatap ke masa depan politik dan ekonomi masyarakat Hebrida Baru.
Gereja memainkan peran penting dalam perjuangan Vanuatu untuk mendapatkan kemerdekaan politik.
Salah satu organisasi gereja terbesar di Vanuatu, Gereja Presbiterian, telah mempertahankan hubungan antara gerejanya dengan negara selama Sidang Umumnya.
Tahun ini, bertindak sebagai perwakilan Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman, baru-baru ini menghadiri Sidang Umum Gereja Presbiterian Sementara Vanuatu (Presbyterian Church of Vanuatu; PCV) ke-69 di Tasiriki, Santo Selatan.
Berikut petikan pidato Jow Natuman:
“Pemerintah menyambut ini sebagai kesempatan unik untuk melakukan dialog formal dengan gereja.
“Ini adalah cerminan dari hubungan yang kuat antara pemerintah kita dan PCV dan status kita sebagai bangsa Nasrani
“Ini juga mencerminkan peran Gereja sebagai mitra dalam pembangunan negara dan penyedia pelayanan, baik secara formal melalui penyediaan layanan kesehatan atau pendidikan, atau secara informal melalui kerja keras dan pelayanan religius di masyarakat dan keluarga, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diorganisir masyarakat sipil.
“Pemerintah dan gereja memiliki nilai, tujuan dan ambisi yang sama untuk pengembangan bangsa dan rakyat Vanuatu.
“Bulan Januari tahun ini pemerintah meluncurkan visi negara ini selama 15 tahun ke depan.
“Ini adalah bagian dari strategi pembangunan nasional kita yang baru, ‘Vanuatu 2030: the People’s Plan’, dokumen acuan yang akan memandu pembangunan nasional kita ke depan.
“Visi nasional dalam strategi ini adalah Vanuatu yang Stabil, Berkelanjutan dan Makmur.
“Judul laporan ini ‘people’s plan’ (rancangan rakyat), mencerminkan konsultasi dan kolaborasi ekstensif yang telah dilakukan dengan masyarakat kita dari Loh (Torres) di utara sampai Anelcauhat (Aneityum) di selatan, dan dengan organisasi masyarakat sipil termasuk gereja-gereja.
“Ini pertama kalinya pemerintah melakukan perencanaan dengan cara seperti ini, kembali ke komunitas, gereja dan masyarakat sipil untuk menginformasikan arahan strategi nasional dari ‘bawah’ ke ‘atas’ daripada memaksakan prioritas dari ‘atas’ ke ‘bawah’. Dengan demikian, ini adalah rancangan strategi pertama yang benar-benar menangkap nilai-nilai budaya dan Kekristenan kita semua.
“Dalam People’s Plan, kita memiliki kebijakan sebagai berikut: Menjalankan reformasi politik yang mendorong stabilitas, akuntabilitas, perwakilan konstituensi, dan keterlibatan semua warga negara “.
“Untuk itu, pemerintah meminta gereja sebagai mitra penting bagi pembangunan negara kita agar turut memainkan perannya dan terus berdoa untuk para pemimpin kita.
“Pemerintah saat ini memiliki hubungan yang sangat khas dengan pihak koalisi partai oposisi yang memainkan peran lebih kuat untuk mengingatkan pemerintah yang berkuasa akan tugas dan tanggung jawabnya, serta memastikan bahwa semua tindakan yang diambil adalah untuk kebaikan semua rakyat Vanuatu baik kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak.
“Salah satu fungsi terpenting pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi. Tanpa stabilitas ini masyarakat tidak bisa makmur. Resikonya adalah rakyat menjadi semakin miskin, bukan karena kesalahan mereka sendiri tapi karena ketidakstabilan ekonomi akibat ketidakmampuan pemerintah.
“Alasan utama pemerintah untuk mengumpulkan pajak adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Karena jumlah pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah uang yang dipergunakan, orang lebih mampu biasanya membayar lebih banyak pajak.
“Untuk melayani masyarakat, kita perlu mengumpulkan lebih banyak pajak dari mereka yang mampu, untuk memberikan layanan kepada mereka yang kurang mampu.
“Ini adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses ke bank dan sumber keuangan, dan dalam strategi Rancangan Rakyat untuk membuat dana lebih mudah diakses dan terjangkau namun, pada saat bersamaan, melalui Reserve Bank of Vanuatu (Bank Sentral Republik Vanuatu), memastikan bahwa uang rakyat aman.
“Konstitusi Republik Vanuatu tetap menjadi landasan hukum bagi administrasi hukum diatas tanah ini. Namun pemerintah saat ini mengakui bahwa ada beberapa elemen yang perlu diperkuat mengingat perubahan yang terus berlanjut di tingkat global yang mana kita juga menjadi bagian.
Pemerintah mengakui bahwa setelah 37 tahun sejak kemerdekaan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memberikan pandangan kritis atas konstitusi nasional kita dan menghapus bagian-bagian yang memberikan legitimasi untuk tindakan-tindakan tertentu yang dapat menyebabkan situasi tidak diinginkan di negara ini dan berpeluang untuk menyebabkan destabilisasi negara dan resiko lain.
“Pemerintah sangat senang melihat proyek yang baru saja selesai di daerah tepi laut Port Vila dan telah diresmikan kemarin. Sekarang daerah ini terbuka untuk dinikmati oleh semua rakyat Port Vila dan pengunjung.
“Terima kasih sekali lagi atas kehormatannya untuk menghadiri sidang umum hari ini.
“Doa kami adalah agar hubungan antara pemerintah dan gereja terus berlanjut dengan kuat saat kami bergerak maju untuk menciptakan Vanuatu yang lebih stabil, berkelanjutan dan makmur.
“Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati kita semua.”(Elisabeth C. Giay)
Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman – DVU/ Godwin Ligo
Tasariki, Jubi – Pada tahun 1966, Gereja Presbitarian New Hebrides (Hebrida Baru, nama negara Vanuatu pada zaman kolonial) menyutradarai sebuah film dokumenter yang berjudul “Islands Arising” menampilkan beberapa pemimpin gereja yang pada saat itu telah berbicara tentang keinginan Hebrida Baru untuk menjadi independen secara politis dan mulai menatap ke masa depan politik dan ekonomi masyarakat Hebrida Baru.
Gereja memainkan peran penting dalam perjuangan Vanuatu untuk mendapatkan kemerdekaan politik.
Salah satu organisasi gereja terbesar di Vanuatu, Gereja Presbiterian, telah mempertahankan hubungan antara gerejanya dengan negara selama Sidang Umumnya.
Tahun ini, bertindak sebagai perwakilan Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman, baru-baru ini menghadiri Sidang Umum Gereja Presbiterian Sementara Vanuatu (Presbyterian Church of Vanuatu; PCV) ke-69 di Tasiriki, Santo Selatan.
Berikut petikan pidato Jow Natuman:
“Pemerintah menyambut ini sebagai kesempatan unik untuk melakukan dialog formal dengan gereja.
“Ini adalah cerminan dari hubungan yang kuat antara pemerintah kita dan PCV dan status kita sebagai bangsa Nasrani
“Ini juga mencerminkan peran Gereja sebagai mitra dalam pembangunan negara dan penyedia pelayanan, baik secara formal melalui penyediaan layanan kesehatan atau pendidikan, atau secara informal melalui kerja keras dan pelayanan religius di masyarakat dan keluarga, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diorganisir masyarakat sipil.
“Pemerintah dan gereja memiliki nilai, tujuan dan ambisi yang sama untuk pengembangan bangsa dan rakyat Vanuatu.
“Bulan Januari tahun ini pemerintah meluncurkan visi negara ini selama 15 tahun ke depan.
“Ini adalah bagian dari strategi pembangunan nasional kita yang baru, ‘Vanuatu 2030: the People’s Plan’, dokumen acuan yang akan memandu pembangunan nasional kita ke depan.
“Visi nasional dalam strategi ini adalah Vanuatu yang Stabil, Berkelanjutan dan Makmur.
“Judul laporan ini ‘people’s plan’ (rancangan rakyat), mencerminkan konsultasi dan kolaborasi ekstensif yang telah dilakukan dengan masyarakat kita dari Loh (Torres) di utara sampai Anelcauhat (Aneityum) di selatan, dan dengan organisasi masyarakat sipil termasuk gereja-gereja.
“Ini pertama kalinya pemerintah melakukan perencanaan dengan cara seperti ini, kembali ke komunitas, gereja dan masyarakat sipil untuk menginformasikan arahan strategi nasional dari ‘bawah’ ke ‘atas’ daripada memaksakan prioritas dari ‘atas’ ke ‘bawah’. Dengan demikian, ini adalah rancangan strategi pertama yang benar-benar menangkap nilai-nilai budaya dan Kekristenan kita semua.
“Dalam People’s Plan, kita memiliki kebijakan sebagai berikut: Menjalankan reformasi politik yang mendorong stabilitas, akuntabilitas, perwakilan konstituensi, dan keterlibatan semua warga negara “.
“Untuk itu, pemerintah meminta gereja sebagai mitra penting bagi pembangunan negara kita agar turut memainkan perannya dan terus berdoa untuk para pemimpin kita.
“Pemerintah saat ini memiliki hubungan yang sangat khas dengan pihak koalisi partai oposisi yang memainkan peran lebih kuat untuk mengingatkan pemerintah yang berkuasa akan tugas dan tanggung jawabnya, serta memastikan bahwa semua tindakan yang diambil adalah untuk kebaikan semua rakyat Vanuatu baik kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak.
“Salah satu fungsi terpenting pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi. Tanpa stabilitas ini masyarakat tidak bisa makmur. Resikonya adalah rakyat menjadi semakin miskin, bukan karena kesalahan mereka sendiri tapi karena ketidakstabilan ekonomi akibat ketidakmampuan pemerintah.
“Alasan utama pemerintah untuk mengumpulkan pajak adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Karena jumlah pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah uang yang dipergunakan, orang lebih mampu biasanya membayar lebih banyak pajak.
“Untuk melayani masyarakat, kita perlu mengumpulkan lebih banyak pajak dari mereka yang mampu, untuk memberikan layanan kepada mereka yang kurang mampu.
“Ini adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses ke bank dan sumber keuangan, dan dalam strategi Rancangan Rakyat untuk membuat dana lebih mudah diakses dan terjangkau namun, pada saat bersamaan, melalui Reserve Bank of Vanuatu (Bank Sentral Republik Vanuatu), memastikan bahwa uang rakyat aman.
“Konstitusi Republik Vanuatu tetap menjadi landasan hukum bagi administrasi hukum diatas tanah ini. Namun pemerintah saat ini mengakui bahwa ada beberapa elemen yang perlu diperkuat mengingat perubahan yang terus berlanjut di tingkat global yang mana kita juga menjadi bagian.
Pemerintah mengakui bahwa setelah 37 tahun sejak kemerdekaan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memberikan pandangan kritis atas konstitusi nasional kita dan menghapus bagian-bagian yang memberikan legitimasi untuk tindakan-tindakan tertentu yang dapat menyebabkan situasi tidak diinginkan di negara ini dan berpeluang untuk menyebabkan destabilisasi negara dan resiko lain.
“Pemerintah sangat senang melihat proyek yang baru saja selesai di daerah tepi laut Port Vila dan telah diresmikan kemarin. Sekarang daerah ini terbuka untuk dinikmati oleh semua rakyat Port Vila dan pengunjung.
“Terima kasih sekali lagi atas kehormatannya untuk menghadiri sidang umum hari ini.
“Doa kami adalah agar hubungan antara pemerintah dan gereja terus berlanjut dengan kuat saat kami bergerak maju untuk menciptakan Vanuatu yang lebih stabil, berkelanjutan dan makmur.
“Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati kita semua.”(Elisabeth C. Giay)
