Jayapura, Jubi – Seperti diduga sebelumnya, dukungan formal dari Forum Kepulauan Pasifik (PIF) minggu ini di Nauru masih belum beranjak dari posisi tahun sebelumnya. Namun Vanuatu akan melanjutkan inisiatif untuk menjadikan West Papua terdaftar kembali sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri di PBB.

Vanuatu telah meminta negara-negara anggota forum untuk mendukung usulan resolusi ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2019, untuk mengakui hak penentuan nasib sendiri West Papua dan memasukan kembali West Papua dalam list Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi.

Negara-negara forum seperti Nauru, Kepulauan Solomon dan Tuvalu mendukung inisiatif serupa pada tahun 2013, yang membawa French Polinesia terdaftar kembali dalam Komite Khusus PBB tersebut . Negara-negara ini menghadapi oposisi Perancis di Majelis Umum PBB.

Menteri Luar Negeri Vanuatu Ralph Regenvanu mengatakan Vanuatu tidak datang ke forum dengan maksud untuk mendapatkan resolusi, karena negaranya tahu mereka tidak akan mendapatkannya. Yang mereka lakukan adalah membawa isu West Papua ke phadapan para anggota dan meminta dukungan mereka. Sejauh ini ada indikasi bahwa Vanuatu mendapat dukungan dari mayoritas anggota forum.

Dari Pasifik, Karibia, Afrika dan Eropa

Dalam beberapa tahun terakhir, United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) telah mencari keanggotaan dan dukungan dari badan-badan regional dan internasional. Lora Lini, putri Perdana Menteri pertama Vanuatu, almarhum Pastor Walter Lini, telah ditunjuk sebagai Utusan Khusus untuk Dekolonisasi Papua Barat di negara-negara Kepulauan Pasifik.

Juru bicara ULMWP, Jacob Rumbiak, yang menghadiri Forum Nauru bersama Ketua ULMWP Benny Wenda, mengatakan inisiatif ini memungkinkan para pemimpin pulau Pasifik untuk mengakui bahwa konflik antara Jakarta dan West Papua adalah masalah politik internasional – bukan masalah domestik internal – yang hanya diselesaikan dengan negosiasi pihak ketiga (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), Papua New Guinea (PNG) dan Fiji telah menolak dorongan untuk menjadikan ULMWP sebagai anggota penuh, sementara Vanuatu dan FLNKS telah mendukung gagasan tersebut. Mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare adalah pendukung vokal dari penentuan nasib sendiri Papua Barat, tetapi di bawah pemerintahan baru Perdana Menteri Rick Houenipwela, negara ini telah mengambil sikap diplomatik yang lebih terukur sejak tahun lalu.

Meskipun demikian, Regenvanu mengatakan bahwa masalah Papua di MSG masih didialogkan.

“Kami terus berbicara dengan mereka sepanjang waktu. Kami menghormati posisi mereka. Kami hanya meminta negara-negara Pasifik lainnya untuk mendukung resolusi itu ketika datang ke United Nation of General Asembly (UNGA)  tahun depan. Kami sedang bekerja untuk menyusun resolusi untuk UNGA pada 2019 dan mendapatkan dukungan mayoritas suara,” kata Regenvanu.

Mengingat posisi dari Australia, PNG dan Fiji, pemerintah Vanuatu mencari dukungan di luar wilayah kepulauan. Regenvanu mencatat bahwa dukungan akan datang dari Eropa, Gerakan Non-Blok dan kelompok internasional lainnya.

“Pasifik akan mewakili beberapa suara, tetapi sebagian besar suara akan datang dari luar pasifik, jadi kami bekerja di semua front untuk mencoba dan mendapatkan suara mereka,” katanya.

“Ada tanda-tanda dukungan dari kelompok Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP). Kami memiliki serangkaian pertemuan bilateral awal tahun ini. Ini sekarang dalam agenda sub-komite politik ACP untuk didiskusikan dan semoga muncul dengan resolusi di ACP pada bulan Desember tahun ini – pada pertemuan Dewan Menteri,” lanjutnya.

Regenvanu mencatat Vanuatu punya agenda pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Caricom dan KTT Uni Afrika.

Komunike terakhir dan lobi Indonesia

Dalam komunike terakhir mereka dari Nauru, para pemimpin forum mengulangi kembali pengakuan lama mereka terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua Barat, dan menghindari referensi apa pun terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri

“Para pemimpin mengakui keterlibatan konstruktif oleh negara-negara Forum dengan Indonesia dengan menghormati pemilihan umum dan hak asasi manusia di Papua Barat (Papua) dan untuk melanjutkan dialog secara terbuka dan konstruktif.”

Demikian tertulis dalam komunike tersebut.

Komunike terakhir ini telah mendesak Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan anggaran sebesar Rp 60 miliar dalam upaya lobi di Pasifik. Anggaran yang diajukan Menko Polhukam Wiranto ini terbagi dalam lima pos kegiatan koordinasi. Pertama adalah peningkatan citra Papua dengan anggaran Rp 20 miliar Kedua, peningkatan kerja sama Indonesia dengan Pasifik Selatan senilai Rp 15 miliar. Ketiga, peningkatan kerja sama organisasi internasional Pasifik Selatan sejumlah Rp 15 miliar. Keempat adalah pengelolaan Keamanan Wilayah Perbatasan Australia dan Pasifik Selatan sebesar Rp 5 miliar. Dan kelima adalah peningkatan kerja sama intelijen keamanan wilayah perbatasan Australia dan Pasifik Selatan sebesar Rp 5 miliar.

Wiranto mengungkapkan di Kepulauan Pasifik ada 13 negara dan 7 di antaranya mendukung gerakan Papua Merdeka. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih gencar melakukan diplomasi terhadap negara-negara tersebut.

“Kita secara intens melakukan soft diplomasi. Kita jelaskan. Ternyata karena kita kurang sentuh mereka, informasi tentang Papua mereka dapat justru dari Eropa,” kata Wiranto.

Refrendum di Melanesia

Namun masalah penentuan nasib sendiri akan berlanjut pada agenda regional. Pada akhir transisi 20 tahun di bawah Kesepakatan Noumea, Kaledonia Baru akan mengadakan referendum tentang penentuan nasib sendiri pada 4 November.

Seperti yang dilaporkan oleh Islands Bussiness, jika pemungutan suara menghasilkan ‘Tidak’, itu hanyalah langkah dalam proses berkelanjutan di bawah Perjanjian Noumea.

Daniel Goa, juru bicara resmi untuk Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) mengatakan jika orang mengatakan “Ya”, akan ada deklarasi kemerdekaan, dan antara empat atau lima tahun akan ada transisi.

“Namun jika orang memilih “Tidak”, maka kami akan melanjutkan perjuangan kami yang telah berlanjut selama lebih dari 164 tahun. Anda harus memahami bahwa Kesepakatan Noumea membuat ketentuan untuk tiga referendum, bukan satu. Jika orang memilih “Tidak” pada bulan November, kita masih dapat menyelenggarakan referendum kedua pada tahun 2020. Jika orang-orang memilih Tidak lagi pada 2020, referendum ketiga dapat diadakan pada 2022,” ungkapnya.

Sejalan dengan ini, Bougainville juga dijadwalkan untuk mengadakan referendum mengenai status politiknya, diusulkan untuk 2019, meskipun kurangnya dukungan untuk kemerdekaan di Parlemen PNG.

Forum tahun depan akan diadakan di Tuvalu, yang telah memberikan dukungan diplomatik untuk West Papua dan French Polinesia tahun 2013. Forum 2020 akan diselenggarakan oleh Vanuatu, sehingga masalah penentuan nasib sendiri di Melanesia akan terus diperdebatkan. (*)