Komisaris Tinggi Prancis, Thierry Lataste. – PIN
Oleh Nic Maclellan in Nouméa, Kaledonia Baru
Satu bulan sebelum referendum Kaledonia Baru untuk menentukan nasib sendiri, wali kota-wali kota setempat dari seluruh negeri berkumpul pada Kamis 4 Oktober 2018 lalu, di Kantor Komisi Tinggi Prancis di ibu kota Nouméa.
Diselenggarakan oleh Komisaris Tinggi Prancis, Thierry Lataste, pertemuan tersebut membahas persiapan referendum yang kian dekat, mengenai status politik wilayah Pasifik itu. Pada Minggu, 4 November 2018 mendatang, Kaledonia Baru akan memilih dengan pertanyaan: “Apakah Anda ingin Kaledonia Baru untuk memiliki kedaulatan penuh dan menjadi independen?”
Sebagai perwakilan resmi Prancis di Kaledonia Baru, Komisaris Tinggi Lataste menyoroti pentingnya bekerja bersama dengan pejabat setempat.
“Seperti pemilihan lainnya, wali kota adalah pemangku kepentingan yang sangat diperlukan,” katanya. “Pemungutan suara akan dilakukan di setiap kota madya, di setiap balai kota, jadi mereka memainkan peran penting.”
Ini adalah pemilihan umum yang besar, dengan 283 tempat pemungutan suara di seluruh negeri, dari lembah gunung di daratan Grande Terre hingga atol terpencil di Kepulauan Loyalty, Belep, dan Isle of Pines.
Referendum ini adalah titik puncak dari transisi dua puluh tahun di bawah Perjanjian Nouméa, yang ditandatangani Mei 1998, antara Negara Perancis, gerakan kemerdekaan Kanak Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), dan partai anti-kemerdekaan, RPCR. Setelah bentrokan berdarah antara pendukung dan penentang kemerdekaan pada tahun 1980-an, Pejanjian Nouméa membentuk lembaga-lembaga politik baru dan pemerintah multi-partai, memulai reformasi ekonomi dan proses pemindahan kekuasaan dari Paris ke Nouméa.
Perjanjian 1998 menjadwalkan referendum menentukan nasib sendiri dalam dua puluh tahun, namun sejak itu, waktu berjalan maju. Para pemilih akan memberikan suara mereka pada 4 November, jika warga Kaledonia Baru memilih ‘tidak’, perjanjian itu memiliki ketentuan dimana dua pemilihan susulan akan dilakukan pada 2020 dan 2022.
Siapa saja yang akan memantau referendum Kaledonia Baru?
Setelah bertahun-tahun berselisih mengenai siapa yang berhak memilih, Komisi Tinggi Prancis telah mengumumkan 174.154 pemilih terdaftar untuk referendum khusus itu. Di bawah UU sipil Prancis, orang dapat memegang hak sipil baik di bawah hukum common law, atau di bawah hukum adat untuk penduduk asli Kanaks: untuk referendum November ini, 94.034 pemilih dengan status hukum common law sementara 80.120 orang pemegang status adat.
Paris telah membentuk suatu komisi pemantau resmi khusus referendum. Komisi ini terdiri dari sekelompok hakim dan wakil dari pengadilan administratif dan konstitusi utama Prancis. Komisi ini memiliki tanggung jawab hukum untuk memantau, mengesahkan, dan mengumumkan hasil pemungutan suara.
Setiap lokasi pemungutan suara akan diawasi oleh wali kota setempat atau perwakilannya, tetapi pemerintah Prancis juga menerbangkan 250 delegasi dari komisi pemantau tersebut. Para delegasi ini akan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di setiap lokasi, dan menyampaikan laporan kepada Komisi Tinggi di Nouméa tentang insiden atau kecurigaan yang mereka saksikan.
“Ada atribut tambahan yang baru, dibandingkan dengan pemilihan biasa,” kata Lataste. “Akan ada 250 orang yang diterbangkan dengan pesawat sewaan dari Prancis, mereka akan ditempatkan di setiap tempat pemungutan suara, bahkan di daerah paling terpencil dari pegunungan atau pulau-pulau terpencil pun. Akan ada berbagai macam tantangan logistik yang harus dihadapi, dan wali kota-wali kota akan memainkan peran penting dalam hal ini.”
PBB dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) juga akan mengirim tim kecil untuk memantau referendum itu. Dengan dukungan dari negara-negara anggota PIF, Kaledonia Baru terdaftar kembali sebagai Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri dengan Majelis Umum PBB pada tahun 1986. Sejak saat itu, Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi telah memantau kebijakan kolonial Prancis di wilayah Pasifik, dan misi PBB juga datang ke Nouméa akhir bulan ini untuk memantau referendum.
“PBB telah menginformasikan kepada kami bahwa mereka akan mengirim tim yang berisi 12 ahli pemilihan umum” kata Lataste. “Jelas sekali, 12 orang tidak dapat mencakup semua lokasi pemungutan suara, dimana ada 283 dari mereka, tetapi terserah mereka untuk memutuskan lokasi mana yang ingin mereka pantau.”
Pada pertemuan September PIF di Nauru, para pemimpin sepakat bahwa mereka akan mengirim Misi Menteri-menteri PIF untuk memantau pemungutan suara itu, di bawah naungan PBB.
Upaya-upaya mencegah konflik menyusul dan setelah referendum
Sejak tahun lalu, Prancis telah meningkatkan jumlah polisi dan pasukan paramiliter yang akan dikerahkan ke Kaledonia Baru. Polisi lokal dan personil militer Prancis akan memberikan dukungan logistik untuk seluruh operasi ini, termasuk transportasi peralatan dan kotak suara ke seluruh negeri.
Setelah insiden penembakan baru-baru ini di pinggiran kota Nouméa, dekat desa Saint Louis, partai konservatif di Kaledonia Baru mendesak untuk mengambil langkah aktif, untuk menekan ‘kenakalan remaja’ dan perilaku kriminal. Berbicara menyusul pertemuannya dengan wali kota dari seluruh Kaledonia Baru, Lataste mengumumkan serangkaian upaya penjagaan keamanan untuk hari-hari sebelum dan setelah pemungutan suara.
“Saya telah memberitahukan semua wali kota, bahwa saya berniat untuk mengeluarkan putusan melarang membawa atau memindahkan senjata selama periode pemilihan,” katanya. “Pembawaan senjata akan dilarang dari jam 4 sore pada Sabtu 3 November 2018, hingga tengah hari pada Senin 5 November 2018. Jadwal ini akan memungkinkan orang untuk tetap berburu Sabtu, namun ini adalah tindakan pencegahan penting untuk hari-hati seputar pemungutan suara.”
Ia lalu menambahkan: “Saya juga sudah menyampaikan kepada wali kota-wali kota, bahwa saya akan mengeluarkan keputusan untuk melarang penjualan atau transportasi alkohol, untuk sepanjang hari pada Sabtu 3 November dan Minggu 4 November.”
Apa yang akan terjadi jika suara pro-kemerdekaan menang?
Dengan kurang dari satu bulan sebelum referendum, Pemerintah Prancis telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai apa yang terjadi setelah pemungutan suara, menjawab berbagai kekhawatiran tentang status Perjanjian Nouméa setelah referendum.
Jika suara ‘Ya’ menang, Pemerintah Prancis menjelaskan bahwa “struktur kekuatan publik yang didapatkan dari hasil suara pro-kemerdekaan, tidak akan berlaku pada hari setelah referendum. Prancis, diikat secara sejarah dan emosi kepada Kaledonia Baru, yang bertanggung jawab di hadapan rakyat Kaledonia Baru dan PBB selama proses itu berlangsung, tidak akan mundur mendadak. Keamanan, ketertiban umum, keuangan publik, dan sistem peradilan akan tetap diatur oleh Prancis selama periode transisi setelah proses konsultasi.” (PINA/ISLANDS BUSINESS 04/10/2018)
Link Sumber: Jubi
