independence referendum
By Jan Kohout, RNZ Pacific journalist
New Caledonia’s Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS) say they will tell the French Prime Minister of the Kanak people’s “sense of humiliation” over the last independence referendum.
The pro-independence alliance is set to talk to the French state from April 7-15.
The secretary-general of the Caledonian Union, Pascal Sawa, told La Premiere television they need to discuss what happened in the referendum vote in 2021, which was boycotted by the indigenous Kanak people due to the effects of the covid-19 pandemic.
“The first thing to discuss is the conflict in relation to December 12, 2021,” he said.
“We cannot ignore what happened then. The state says there is a right for independence and that the accord is now past.
“We don’t believe it has finished because we feel still feel a sense of humiliation.”
In Paris, the alliance is set to meet French Prime Minister Elizabeth Borne.
In a statement, the FLNKS said they would discuss crucial topics such as the restricted electoral roll based on the Noumea Accord of 1998 which allows only people with 18 years presence in the territory to vote.
“The FLNKS reaffirms that the electoral citizens body is irreversible from the Noumea Accord, and that its modification could break the social peace in the country.”
They will also choose the next phase in order to progress the Noumea Accord, which in the eyes of the FLNKS remains unfinished.
“The next phase is how we will come out constructively of the Noumea Accord to rebuild something that resembles us and that brings the people of New Caledonia together,” the statement said.
The FLNKS statement affirms that all future discussions about the future of the country will be decided and acted in New Caledonia not France.
‘We will not reproduce the Accords’
New Caledonia’s High Commissioner Louis Le Franc said that France would not reproduce the Noumea Accords.
Seven months after taking his role in Noumea, the commissioner said he was optimistic about future trilateral discussions.
He said it was a shame the last meeting did not involve the anti-independence side.
“We are in a period, post-Noumea Accord, we will not reproduce the accords and we will hopefully find an intelligent solution for the sake of future generations.
“The French Minister of the Interior and French Overseas Minister only have one voice, therefore the framework put down is very hard to be respected.”
This article is republished under a community partnership agreement with RNZ.
Remembering Baba Richard Joweni: A Distinguished West Papuan Freedom Fighter
New Caledonia’s pro-independence Palika party has restated that it wants the next referendum on independence from France to be held before the next year’s French presidential election.
The last vote on independence last October saw a small majority opt for the status quo.
Under the Noumea Accord only a third of Congress members is needed to trigger a third and final referendum.
With pro-independence parties keen to proceed, they are expected to make their request in April, which is the earliest date possible.
Palika leaders say the vote should then be organised well before May 2022 as not to turn a New Caledonian affair into an all-French issue.
Anti-independence parties, however, are against a further referendum, suggesting instead a new arrangement within the French republic.
Source: RNZ

JAYAPURA | Menyikapi menembakan oleh militer Indonesia terhadap 2 orang rakyat sipil di Nduga pada tanggal 18 Juli 2020, Ketua ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) menegaskan pentingnga hari ini rakyat West Papua sadar dan bersatu untuk menyatakan sikap. Hal itu ditegaskan pemimpin kemerdekaan West Papua, Benny Wenda melalui pernyataan tertanggal 22 Juli 2020.
UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA
International Secretariat, Winston Churchill Street, 1571 Port Vila, Republic of Vanuatu.
STATEMENT
22 JULI 2020
Jumlah rakyat West Papua yang tidak bersenjata yang mati dibunuh oleh tentara Indonesia di Kabupaten Nduga bertambah dua jiwa. Pembunuhan ini, beserta dengan habis berlakunya undang-undang tentang otonomi khusus pada tahun ini, adalah bukti dari niat Jakarta untuk menghabisi rakyat West Papua. Pada tahun ini, hanya ada satu solusi: sebuah referendum dan kemerdekaan untuk rakyat West Papua.
Elias Karunggu (40 tahun) dan Seru Karunggu (20 tahun), ayah dan anak, ditembak mati pada hari Sabtu, 18 Juli 2020. Mereka dipaksa mengungsi dari rumah mereka selama berbulan-bulan karena brutalitas operasi militer Indonesia yang sudah berlangsung di Nduga sejak Desember 2018.
Pada awalnya, kita berharap bahwa pandemi COVID-19 akan memaksa Polisi dan Tentara Indonesia untuk menghentikan represi brutal mereka, agar mereka bisa memfokuskan diri untuk menangani krisis kesehatan ini. Namun, Jakarta malah menggunakan krisis ini sebagai kesempatan untuk melanjutkan perang mereka dalam menghabisi rakyat Melanesia di West Papua. Bulan lalu, semakin banyak tentara Indonesia yang dikerahkan ke West Papua – untuk apa? Hanya ada satu alasan tujuan militerisasi semacam ini, yaitu: pembersihan etnis dan genosida. Lebih dari 45000 jiwa dipaksa mengungsi dari rumah mereka di Nduga sejak Desember 2018.
Operasi-operasi militer ini harus dihentikan secepatnya. Saya menyerukan kepada Presiden Indonesia agar semua tentara Indonesia di West Papua ditarik kembali, agar rakyat sipil yang terpaksa mengungsi dari tanah mereka sendiri diperbolehkan untuk kembali ke kampong mereka secara damai. Rumah sakit dan sekolah-sekolah di sana masih belum berfungsi, dan rakyat Nduga masih belum bisa kembali ke rumah mereka. Ini adalah krisis ganda untuk rakyat Nduga: krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh tentara Indonesia, dan COVID-19 yang diperparah oleh penjajahan brutal yang menghancurkan sistem kesehatan dan cara hidup kita.
Saya seruhkan kepada semua rakyat-ku untuk bersatul! Entah itu anda sebagai pegawai negeri, rakyat biasa, ataupun orang Indonesia yang lahir besar di West Papua, semua harus bersatu untuk untuk menyatakan menolak Undang-Undang Otonomi baru dan menuntut untuk diadakannya referendum [kemerdekaan West Papua]. Mulai hari ini, anda akan menentukan nasibmu dan nasib generasi-generasimu yang akan datang. Indonesia sedang secara terang-terangan dengan niat jahat sedang menghabisi rakyat Papua secara sistematis, dan kejadian-kejadian pada tahun lalu menunjukkan bahwa rasisme dan diskriminasi sudah tertanam di dalam proyek kolonial Indonesia. Sekarang kita semua harus bersatu dan bertindak sekarang. Ini adalah seruan saya kepada kita semua.
Kepada dunia internasional, khususnya kepada pemerintahan negara-negara Melanesia (MSG), Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Uni Eropa dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB): jangan mendukung Undang-Undang Otonomi baru di West Papua. Jika kalian mendukung Undang-Undang baru ini, maka sama saja kalian secara langsung dan tidak langsung mendukung pembunuhan rakyat Papua melalui pemerintahan Indonesia, seperti pembunuhan Elias Karunggu dan Seru Karunggu pada hari Sabtu kemarin. Kami tidak mau mengalami nasib yang sama seperti rakyat pribumi di Australia dan Amerika Utara. Kami tidak mau lingkungan kami dihancurkan dan dicemarkan oleh penjajahan Indonesia. Kalian semua harus mendukung seruan kami untuk merdeka, sebelum terlambat.
Terhadap semua kelompok solidaritas kami di seluruh dunia, kami mohon agar kalian terus mendukung kami. Rakyat Indonesia mulai sadar dan mendukung rakyat West Papua, dan di Indonesia gerakan Black Lives Matter mulai berkembang menjadi suatu gerakan Papuan Lives Matter. Saat ini, kami memerlukan solidaritas, perhatian dan dukungan dari kalian semua.
Kepada Indonesia: tidak ada solusi lain untuk masalah ini, yang sudah berlangsung selama 57 tahun. Kami tidak akan menyerah sampai diberikan referendum untuk menentukan kemerdekaan West Papua. Setiap rakyat Papua yang dibunuh oleh tentara Indonesia hanya menambah tekad dan keyakinan kami, dan membuat kami bertambah kuat.
Dr Mark Busse and Sophie Faber examine West Papua‘s history to see what’s at stake politically and economically in the current unrest
West Papua has been in the media more than usual over the last six months, with stories about indigenous protests against racism and repression, demands for independence, brutal Indonesian police and military crackdowns, and the banning of foreign journalists.
And yet, many people know little about West Papua, a territory larger than Germany with a population of 3.5 million. In this article, we provide a brief introduction to West Papua, focusing on the historical background to the present situation and what is at stake politically and economically in the current unrest.
The name “West Papua” can itself be confusing, and how this name is used is a political act. The name refers to the western half of the island of New Guinea, just north of Australia. The eastern half of the island is part of Papua New Guinea, which became independent from Australia in 1975. The western half of New Guinea, currently part of Indonesia, has had various names over the last 125 years—Netherlands New Guinea, West New Guinea, West Irian, Irian Jaya, and Papua. Since 2007, West Papua has been two separate provinces—Papua (most of the western half of New Guinea) and West Papua (the westernmost tip of the island). Independence activists and their supporters, however, refer to the entire western half of the island as “West Papua”, and that is how we will use the name in this article.
A quick look at a map of the island shows the arbitrariness of many political boundaries, reflecting the colonial histories of New Guinea. Many of these are straight lines; drawn by Europeans who knew little to nothing about the areas they were dividing, and which have nothing to do with terrain or the interests of the people who live along those boundaries. This arbitrariness is especially true of the 820km international border between Papua New Guinea and Indonesia.
People have lived in New Guinea for approximately 50,000 years. While Western popular images of New Guinea are of primitiveness and isolation, the people of New Guinea have long histories of innovation and have been connected with other parts of the world for a long time. The Highlands region of what is now Papua New Guinea was one of the first places in the world where people practiced agriculture, beginning about 9,000 years ago. Sugar cane was first domesticated in lowland New Guinea approximately 8,000 years ago, and bird of paradise feathers from New Guinea were used in China as long as 2,000 years ago.
European colonisation of West Papua began in earnest in 1828 when the Dutch claimed sovereignty over New Guinea west of 141° east longitude. This claim was made prior to any Dutch, or other European, person visiting the interior of New Guinea, and was made in the absence of any Western knowledge concerning the people who lived on, or near, the 141st meridian.
During the 19th and early 20th centuries, the Dutch maintained a few outposts on the coasts of West Papua. Later, between 1928 and 1942, Dutch colonial authorities imprisoned about 1,000 Indonesian nationalists near the headwaters of the Digul River, a remote area of West Papua largely cut off from the outside world and notorious for endemic malaria. As a result, this prison camp, and West Papua more generally, became part of the Indonesian independence narrative.
Indonesia declared independence from the Netherlands in 1945, but it took four years of armed conflict before the Netherlands recognised Indonesia’s independence. As part of its struggle, Indonesia asserted a political claim to West Papua, which the Netherlands rejected. In 1950, a committee of Indonesian and Dutch officials, but no West Papuans, met to determine West Papua’s fate. Indonesia argued that all Dutch colonial territory was historically part of greater Indonesia, a claim the Dutch rejected. They argued that West Papuans were racially distinct and had a right to self-determination. While many countries agreed with the Dutch, the United States, concerned to keep Indonesia on their side in the Cold War, pressed the Dutch to acquiesce to Indonesia’s demands.
In 1961, after ten years of inconclusive negotiations, the New Guinea Council, made up of West Papuans, declared independence and adopted the Morning Star flag, which was first raised on December 1, 1961. This flag has become a powerful symbol for West Papuans, many of whom have been attacked or imprisoned over the years for raising it. In response to the declaration of independence, Indonesia mounted an unsuccessful military campaign to “regain” West Papua from the Dutch in 1962. The same year, the Dutch agreed to UN administration of West Papua with the understanding that a referendum on West Papua’s future would be held before the end of 1969.
On August 2,1969, an “Act of Free Choice” was organised by the Indonesian military under UN supervision. Rather than a referendum of West Papuan people, which was what the UN planned, consultations were held with 1025 West Papuan leaders who were, under the watchful eye of the Indonesian military, forced at gunpoint and through a show of hands to unanimously agree to their country’s integration with Indonesia. Despite arguments by Ghana and other African countries for a new referendum, the UN General Assembly endorsed the incorporation of West Papua into Indonesia, ironically in the name of decolonisation and regional stability.
From 1969 until today there has been ongoing armed resistance by groups seeking independence, and it is estimated that 100,000 West Papuans have been killed in the ensuing violence. Indonesia has been accused of human rights abuses, including military attacks on civilians advocating for independence or expressing sympathy toward rebels. People who raise the Morning Star flag are jailed for treason. Indonesia governs West Papua as a police state, including banning international journalists. As of 2010, 13,500 West Papuan refugees live in exile in Papua New Guinea.
What is at stake in these struggles over West Papua? Why is Indonesia unwilling to allow West Papuans to exercise their right of self-determination? Much of the answer has to do with West Papua’s huge economic and land resources.
When the Dutch claimed sovereignty in 1828, they knew little about the economic potential of West Papua. Over the last century, however, the enormous resources of West Papua have become clearer. Access to resources has been a major factor driving Dutch, Indonesian, and American interests in West Papua since 1945. Those resources include some of the world’s largest gold and copper deposits, large oil and gas deposits, vast forests, and the land itself.
The Grasberg mine, jointly owned by the Indonesian government and the US mining company Freeport-McMoRan, has the world’s largest gold reserves and the world’s second largest copper reserves. West Papua’s large oil and gas deposits are being exploited by British, Chinese, and Japanese companies. West Papua has more than 10 million hectares of tropical rainforest for which Indonesia has granted logging concessions. After the forests are removed, the land is used to grow food and export cash crops, especially oil palm.
In addition to industrial agriculture, land in West Papua is valuable for resettling people from other densely-populated parts of Indonesia. In 1970, indigenous West Papuans were 90 percent of the population. By 2010, they were less than half of the population. As lucrative as the natural resources are, it is the availability of land for resettlement that provides one of the biggest motivations for Indonesia’s opposition to West Papuan self-determination. With 20 percent of Indonesia’s landmass, West Papua has less than two percent of Indonesia’s population, and Indonesia sees this as critical to solving its population problem.
The recent violent events in West Papua are a continuation of a long struggle against racism and colonialism. Few profits from natural resources have gone to West Papuans. Instead, West Papuans have been evicted from their lands, subjected to brutal racism, and treated like foreigners in their own lands. The tragedy is that Indonesia, which has its own experience of rebellion and revolt against Dutch colonialism, cannot identify with the current and ongoing anti-colonial struggles of West Papuans.
Source: https://www.newsroom.co.nz/
People are ‘in the mood for celebration’ as they choose whether to split from Papua New Guinea
After 20 years, the big day has finally arrived for the people of Bougainville. Large crowds gathered on Saturday at the aptly named Bel Isi (Peace) park in Buka for the first day of a two-week referendum to decide whether the archipelago should become independent from Papua New Guinea.
Amid a significant security presence, hundreds of Bougainvilleans marched through the streets as they followed the autonomous region’s president, John Momis, as he arrived at a polling booth to cast his vote.
Momis, accompanied by his minister for Bougainville affairs, Sir Puka Temu, and the referendum commissioner, Ruby Mirinka, was the first to cast his vote.

The jubilant crowd cheered on as groups danced to the beat of bamboo pipes, singing songs of freedom that described the crisis of the past and a peace process that started at the end of the civil war 20 years ago and which paved the way for the referendum.
As he exited the polling booth after casting his vote, Momis waved to the crowd who replied with shouts of support as they waited for their turn to vote.
“It’s obvious that the people are now in the mood for celebration and I join them as they have every right to celebrate,” Momis told a media conference. “This is a forecast or beginning of good things to come if we collaborate and work as trusted partners to implement something that both parties have contributed to.”
With tears in her eyes, Justina Panu, a voter from Arawa, said that it was thrilling to watch her president vote. “We are excited and emotional,” she said.
Janet Chigoto, from Buin, waved her large Bougainville flag and said: “I am proud and happy. The time has come for us to vote for what we’ve been waiting for. Blood has poured on our island. We want our own powers to run our country so I am going for Box Two.”
“It’s a great moment for me,” said Barnabas Matanu from Buka. “It’s been long overdue and we’ve been waiting for years. We are enthusiastic and on cloud nine.”
Over the next two weeks, everyone over the age of 18 will have the option of requesting greater autonomy within Papua New Guinea, or full independence. Voting will take place in select towns and stations around the island of Buka and mainland Bougainville.
A young voter, Tanya Okia from Kieta, hoped that her generation would see a free and independent Bougainville. “Bougainville will rise. Myself and the other 365 youths here, we are all heading for number 2 box.”
“I will be putting my ballot in box 2,” said Moses Seropa from Arawa. “I want to see Bougainville become our own country, in my lifetime. I want to see us producing our own products. We have tons of natural resources, good lands and great farmers so we need to take ownership starting with this vote.”
Source: https://www.theguardian.com/
Source: Facebook.com
Bougainville has impacted our country in so many ways. Whether it was contributing to the economy, shaping of the constitution and system of governance, or the tragic years of conflict in 1988 to 1997 and in many other ways, Bougainville remains an integral part of PNG.
Today we enter another historical day for Bougainville and the rest of PNG. Whatever happens from here on will be historical, as it will impact our country and the history we shared. Despite the outcome, let us be comfortable with the fact that this nation of a thousand tribes is strong and it’s future is stronger because of this diversity. This is our strength and not our weakness. Diversity makes us stronger and we become better people and a better nation. It is not an easy Union but it’s an opportunity for us to build a greater nation and future.
Remember without Goliath, a mere Shepard boy with no skills and knowledge other than being a sherpard, could never be the King of Israel.
This massive fusion of our diverse nation of a thousand tribes and 860 languages into one prosperous nation is a mammoth task and our own Goliath. But it is also an opportunity for us to challenge ourselves to foster a respectful, tolerant and grateful country where we can all thrive together to build a prosperous future.
How wonderful it would be when we overcome all our stereotypes and inhibitions that we have against each other. It will be like David has slain Goliath who had been tormenting the Israelites for so long. So here, we have an opportunity to show equality, to allow freedom, and show true democracy where all tribes and languages have a stake at the table. It has been painful, tragic and a long journey, but let us be confident that we will prosper after today and we will secure a greater future with Bougainville still having a strong place and role in our stride to prosperity.
Congratulations to Sir Puka Temu and all the leaders who have shaped this journey since the Peace Agreement, up to this historical day. Let us be confident about the future, as a unique rainbow nation of a thousand tribes and 860 plus languages. Together, we are stronger!
Bougainville: World’s newest nation expected to form as islands vote in independence poll
Region thought likely to break away from Papua New Guinea would be first new country since South Sudan
- Nick Perry, The Independent Online
The Pacific islands of Bougainville are voting in a historic referendum to decide if it will become the world’s newest nation by gaining independence from Papua New Guinea.
The vote will run over two weeks and is a key part of a 2001 peace agreement that ended a civil war in which at least 15,000 people died in the cluster of islands to the east of the Papua New Guinea mainland.
Experts believe the 250,000 people of Bougainville will vote overwhelming in favour of independence ahead of the other option, which is greater autonomy, but the vote will not be the final word.
The referendum is non-binding and a vote for independence would need to be negotiated by leaders from Bougainville and Papua New Guinea. The final say would go to legislators in the Papua New Guinea parliament.
Gianluca Rampolla, the UN resident co-ordinator in Papua New Guinea, said the world body has been working hard to ensure the vote is peaceful, transparent, inclusive and credible. He said there are 40 UN staffers on the ground and more than 100 international observers.
He said it is unlikely there will be violence during voting.
“They’ve been waiting 19 years for this historic moment,” he said. “I think they will be left with joy.”
Just over 200,000 people are eligible to vote in the referendum, with the results due in mid-December. Mr Rampolla said the extended voting period of two weeks is due to the region’s rugged terrain.
“There are people coming on boats, there are people walking,” he said. “It’s the rainy season. There are rough seas. Flexibility is needed to adjust on the ground.”

John Momis, president of the Autonomous Region of Bougainville, told reporters on Friday the region stood on the verge of a new socio-economic and political order.
“We are trailblazers forging a new path into the unknown with the sheer determination to face any challenge that comes our way,” he said. “We will face this together as one people and one voice to decide our ultimate political future.”
In his weekly column in the Post-Courier newspaper, Papua New Guinea prime minister James Marape said complex discussions and negotiations would be needed after the referendum before a political settlement could be reached.
The violence in Bougainville began in the late 1980s, triggered by conflict over an enormous open cast copper mine at Panguna.
The mine was a huge export earner for Papua New Guinea but many in Bougainville felt they got no benefit and resented the pollution and disruption to their traditional way of living.
The mine has remained shut since the conflict. Some believe it could provide a future revenue source for Bougainville should it become independent.
The civil war lasted for a decade before the peace agreement was signed. The other key aspects of the agreement were a weapons disposal plan and greater autonomy for the region.
Mr Rampolla said the peace agreement had been one of the few in the world that had lasted so long. He said it could end as a success story if the referendum and subsequent negotiations resulted in an outcome that everybody could support.
Press Association
Johnny Blades, RNZ Pacific Journalistjohnny.blades@rnz.co.nz
Polling for Bougainville’s independence referendum gets underway today.
The autonomous Papua New Guinea region’s non-binding referendum is the ultimate provision of 2001’s Peace Agreement which formally ended hostilities in Bougainville’s civil war.
Bougainvilleans have entered into celebratory mode for this historic occasion. Bougainville flags are everywhere, festivities have broken out, and the mood around the region indicates that the favourite option on the ballot is number two: for independence, rather than greater autonomy within PNG.
The two week polling period starts in the main centres of Buka and Arawa as well as numerous remote locations and then will move around Bougainville progressively.
In coming days polling also gets underway in other parts of PNG and two locales in neighbouring countries – in Brisbane, Australia and Gizo in Solomon Islands.
Bad weather is threatening to delay the start of polling in Bougainville’s atolls. But at this stage nothing will dampen the spirits of a people who are clearly expectant that this is the next step towards the birth of a new nation.

Cultural groups have been performing in anticipation of the start of polling in parts such as Tinputz district.
A ward representative in Tinputz, Peter Aromet, said Bougainvilleans had been eagerly awaiting this moment since the end of the crisis about two decades ago.
According to him, the experience of going through civil war had shaped the region’s aspirations for independence.
“During the crisis people went through a lot of traumas. If we can turn those traumas into something good, from pain to something positive… I believe that all these traumas that we’ve come through, that we went through, we can use them for something positive.”
“People are very excited about what is expected especially the process between now an December,” said Theresa Jaintong, an Arawa-based social worker and reconciliation leader.
In terms of how the vote may pan out, Ms Jaintong said the ball was firmly in the court of Bougainvilleans.
“It’s up to us Bougainvilleans really to embrace the outcome and then what government will go into, and then drive it together. We have to be really united – the whole Bougainville – at all cost.”
Like many people in Bougainville, Mr Aromet is anticipating a period of transition following the outcome of the referendum, although a time frame is yet to be mapped out by the PNG and autonomous Bougainville governments.
Expectations placed in the referendum by Bougainvilleans are high, although the vote result requires ratification by PNG’s parliament before being implemented.
“If the outcome is positive or in favour of the Bougainvilleans, it might not turn out as people expect,” Mr Aromet admitted.
“But I believe it’s going to take a process. We’ll go to a transitional period – it might take five or ten years, then we’ll go to independence.”