Decolonisation

Oleh Catherine Wilson*
Ketika kita berbicara tentang ‘dekolonisasi’, kenangan yang muncul dalam benak kita adalah era tahun 1950-an dan lahirnya negara-negara baru, khususnya di Afrika, ketika kolonialisme Eropa tunduk pada seruan emansipasi yang merupakan ciri khas  tatanan dunia baru pasca-1945.
Percakapan kontemporer di kalangan masyarakat Kaledonia Baru mengungkapkan bagaimana visi mereka tentang masa depan pasca-kolonial negara itu di era modern, yang dibentuk di dunia yang sangat mengglobal. Pada bulan November, rakyat di wilayah seberang laut Prancis ini akan memberikan suara dalam referendum kedua mereka terkait kemerdekaan.
Berbeda dengan ketegangan dan kerusuhan yang menyelimuti referendum pertama pada tahun 1987, pada tahun 2018 terbukti bahwa masyarakat lebih hati-hati dalam menimbang konsekuensi yang dapat timbul akibat perubahan politik. Rakyat Kaledonia Baru bukan hanya berbicara tentang berbagai keprihatinan terkait keadilan secara historis dan hak-hak adat, namun juga kekuatan-kekuatan global yang menghasilkan ketidakpastian ekonomi dan meningkatkan kerentanan wilayah kecil itu terhadap permainan kekuatan geopolitik di kawasan Asia-Pasifik.
Penentuan nasib sendiri, termasuk separatisme, masih menjadi aspirasi banyak orang dari blok gerakan pro-kemerdekaan. Namun ada berbagai interpretasi dari masa depan yang ‘independen’.
Pada tanggal 4 Mei, sehari setelah kedatangan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam kunjungan resmi pertamanya ke Kaledonia Baru, sekitar 4.000 massa berkumpul di pusat kota Noumea untuk berunjuk rasa, ‘March for France’. Kelompok massa itu bergerak, lautan warna merah, putih, dan biru, melewati kompleks apartemen mewah dan kapal-kapal yacht di Teluk Moselle.
Sebagian demonstran hanya menyuarakan kebanggaan mereka atas identitas Prancis, sementara yang lainnya memiliki alasan tersendiri untuk menginginkan Prancis agar ‘tetap tinggal’. Rakyat dengan latar belakang Eropa mendominasi massa tersebut, tetapi demonstrasi itu mengumpulkan pendukung dari beragam latar belakang.
Manuela, seorang perempuan muda yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut mengatakan, “Prancis itu seperti pelindung Kaledonia Baru. Jika Prancis tidak ada di sini, kita hanya akan menjadi pulau kecil yang dikelilingi oleh negara-negara yang sangat besar, seperti Tiongkok.”
Generasi muda juga cenderung mempertimbangkan masa depan ekonomi mereka dari kacamata regional. Kaledonia Baru adalah negara yang kaya akan cadangan nikel, tetapi pembiayaan Pemerintah Prancis yang signifikan atas sektor publik wilayah itu, mencapai sekitar $ 1,5 Miliar AS per tahunnya, dilihat sebagai jaminan adanya stabilitas ekonomi di tengah-tengah pasar global yang berfluktuasi.
Guylene, seorang perempuan asal Kanak, berusia 18 tahun, dari Kepulauan Loyalty yang sedang belajar hukum, menjelaskan, “Kaledonia Baru adalah negara yang memiliki sejarah sulit. Menurut saya kemerdekaan itu penting, tetapi ada juga masalah ekonomi. Prancis menyediakan banyak pembiayaan (untuk Kaledonia Baru).”
Di sisi lain, Guylene menyarankan bahwa meningkatkan kemandirian secara ekonomi dapat dicapai dengan mengembangkan industri pariwisata dan kehutanan dalam negeri.
Tetapi tidak ada keraguan tebersit ketika percakapan kita menyinggung masalah ketidaksetaraan. Guylene mengungkapkan:
“Masih ada begitu banyak ketidaksetaraan berdasarkan etnis di dalam masyarakat.”
Ini adalah pandangan yang selaras dengan Romain Hmeun, kepala stasiun radio pribumi setempat, Radio Djiido, yang berlokasi di Nouméa. Dari studionya ini, dia terus mempertahankan kehadirannya dalam masyarakat dan sorot mata tajam di bawah gumpalan rambut gimbalnya.
Romain mengakui bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang diperkenalkan setelah Persetujuan Matignon 1998 dan Perjanjian Nouméa 1998 telah membawa dampak positif, misalnya, meningkatkan sarana infrastruktur dan layanan pendidikan di daerah-daerah terpencil. Namun, Romain juga menyoroti prevalensi masyarakatnya yang tinggi dalam mendapat pekerjaan-pekerjaan bergaji rendah, dan menyebutkan tanda-tanda aspirasi penuh frustrasi di antara mereka yang paling dirampok hak-haknya.
“Konteksnya sudah berubah. Pada saat yang sama, kaum muda pribumi Kanaks yang haus akan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan, masih hidup dengan ketidaksetaraan dari masa lalu. Generasi muda Kanak, sekarang ini, memiliki lebih banyak akses kepada informasi, mungkin juga akses kepada pendidikan dan pelatihan, tetapi, pada akhirnya, mereka menganggap diri mereka masih terpinggirkan dalam banyak aspek kehidupan negara ini,” ujarnya.
Meskipun akses terhadap pendidikan telah meningkat dalam 20 tahun terakhir, angka pengangguran generasi muda Kanak kini duduk di persentase yang mengkhawatirkan: 38 persen.
Semua warga Kaledonia Baru adalah warga negara Prancis, namun Romain masih juga menggambarkan orang Kanaks sebagai ‘bangsa terjajah’. Dekolonisasi itu sangat penting untuk mengatasi persoalan keadilan sosial, katanya, mendasarkan pendapatnya dari visi filosofis mengenai takdir bersama, ‘common destiny’, seperti yang diuraikan dalam Perjanjian Nouméa, dan bukan dari kerangka kerja politik tertentu.
“Common destiny adalah keinginan para politisi yang dideklarasikan untuk membangun masyarakat di mana tidak ada ketidaksetaraan, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk menemukan pekerjaan, untuk membangun kehidupan dan tidak ada lagi dominan dan yang didominasi.”
Meskipun ada isu ketidakadilan yang jelas, ambivalensi tentang referendum seringkali ditemukan di antara generasi muda yang tinggal di area permukiman liar di pinggiran kota Nouméa.
Nouvelle, rumah bagi sekitar 300 jiwa, berjarak cukup dekat dari pusat kota yang umumnya disemarakkan dengan berbagai butik dan kafe menyajikan kopi dan croissant. Bendera Kanak yang khas berkibar dari sebuah tiang di gerbang masuk komunitas tersebut.
Orang-orang di sini hidup tanpa air bersih dan sanitasi yang layak dan hanya bisa menggunakan listrik jika mereka mampu membeli generator.
Joannes, penduduk setempat berusia 35 tahun, menerangkan, “Saya tidak akan memilih dalam referendum nanti karena semua partai politik disini korup. Kita memiliki orang-orang dalam dunia politik di sini yang sudah bekerja untuk 5, 10, 15 tahun, dan sampai sekarang masih belum ada perubahan.”
Bahkan, aktivis veteran pun bergulat dengan prinsip-prinsip yang mereka perjuangkan dan realitas demografi dan politik yang telah bergeser sejak tahun 1980-an, menyebabkan Kanak menjadi kelompok minoritas di negara mereka sendiri.
Edouard Katrawa, seorang anggota kelompok pribumi pro-kemerdekaan Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS), mengenang kejadian tragis  di Pulau Ouvéa Mei 1988, saat terjadi konflik berdarah antara kelompok separatis pribumi dan pasukan Prancis.
Dia mengingat, “Dengan kunjungan Presiden Macron, Prancis menunjukkan bahwa mereka menyesali kejadian itu. Bagi kami, mungkin kami bisa memaafkan. Mungkin mengutarakan kata maaf, tetapi kita tidak akan lupa.”
Katrawa menggambarkan ‘dekolonisasi’ dalam hal hubungan antara Prancis dan Kaledonia Baru yang dikonfigurasikan kembali, bukan langsung memisahkan diri.
“Kita memiliki masa lalu dan sejarah bersama, dan kami percaya pada masa depan bersama (tapi) saya berharap, setelah referendum, hubungan antara kita berdasarkan kebebasan, kesetaraan, dan kerja sama.”
Namun, Victor Tutugoro, yang juga berasal dari kelompok pro-kemerdekaan di jantung Provinsi Utara dan merupakan Presiden dari Melanesian Progressive Union, menolak pemikiran bahwa pemilih pribumi akan menanggalkan tuntutan mereka untuk mendapatkan kedaulatan penuh. Dia memuji peran pemimpin Kanak yang telah mendorong reformasi dalam pemerataan pembangunan.
Bentuk kedaulatan seperti apa yang akan muncul di masa depan Kaledonia Baru masih belum pasti.(*)
*Catherine Wilson adalah wartawan lepas dan koresponden mengenai Papua Nugini dan wilayah Kepulauan Pasifik. (The Interpreter – Lowy Institute 10/7/2018)