134
New York, Jubi – Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi, lebih dikenal sebagai C-24, menyetujui sebuah rancangan resolusi penting Jumat minggu lalu (22/06/2018) di New York, untuk menegaskan kembali komitmennya dalam memberantas kolonialisme sesegera mungkin, dan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat yang hidup di bawah pemerintahan kolonial di seluruh dunia, termasuk Kaledonia Baru, Polinesia Prancis, dan Tokelau di kawasan Pasifik.
Menyambut draf resolusi tersebut, Mickael Forrest dari kelompok pribumi Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) Kaledonia Baru mengatakan, bahwa beberapa generasi perempuan dan laki-laki di Kaledonia Baru telah lama berjuang untuk kemerdekaan dan, sekarang, saatnya telah tiba untuk berkedaulatan.
“Kita benar-benar berkomitmen”, kata Forrest dalam pertemuan C-24.
Walaupun dia setuju bahwa sudah banyak kemajuan yang terjadi, masih ada ruang untuk meningkatkan pengaturan teknis dalam mempersiapkan referendum.
Forrest mengatakan pada pertemuan C-24 bahwa kunjungan para pemimpin Prancis ke Kaledonia Baru akhir-akhir ini, telah mengganggu keseimbangan negara itu, mensinyalir bahwa Prancis menggunakan taktik lama kolonialisme.
Dia mengatakan bahwa rakyat Kaledonia Baru sudah lama menantikan referendum tanggal 4 November, yang akan menjadi kesempatan utama bagi mereka untuk membebaskan diri dari kolonialisme Prancis.
“Ini adalah jalan yang sangat panjang bagi kami,” tambahnya, seraya menekankan bahwa masyarakat Kanak harus mendapatkan kembali martabat mereka.
Komite itu telah terlibat dengan melakukan berbagai misi kunjungan, dan mengirimkan pengamat ke Kaledonia Baru. (PINA)
Bendera Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), Kaledonia Baru. – RNZI/ Johnny Blades
New York, Jubi – Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi, lebih dikenal sebagai C-24, menyetujui sebuah rancangan resolusi penting Jumat minggu lalu (22/06/2018) di New York, untuk menegaskan kembali komitmennya dalam memberantas kolonialisme sesegera mungkin, dan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat yang hidup di bawah pemerintahan kolonial di seluruh dunia, termasuk Kaledonia Baru, Polinesia Prancis, dan Tokelau di kawasan Pasifik.
Menyambut draf resolusi tersebut, Mickael Forrest dari kelompok pribumi Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) Kaledonia Baru mengatakan, bahwa beberapa generasi perempuan dan laki-laki di Kaledonia Baru telah lama berjuang untuk kemerdekaan dan, sekarang, saatnya telah tiba untuk berkedaulatan.
“Kita benar-benar berkomitmen”, kata Forrest dalam pertemuan C-24.
Walaupun dia setuju bahwa sudah banyak kemajuan yang terjadi, masih ada ruang untuk meningkatkan pengaturan teknis dalam mempersiapkan referendum.
Forrest mengatakan pada pertemuan C-24 bahwa kunjungan para pemimpin Prancis ke Kaledonia Baru akhir-akhir ini, telah mengganggu keseimbangan negara itu, mensinyalir bahwa Prancis menggunakan taktik lama kolonialisme.
Dia mengatakan bahwa rakyat Kaledonia Baru sudah lama menantikan referendum tanggal 4 November, yang akan menjadi kesempatan utama bagi mereka untuk membebaskan diri dari kolonialisme Prancis.
“Ini adalah jalan yang sangat panjang bagi kami,” tambahnya, seraya menekankan bahwa masyarakat Kanak harus mendapatkan kembali martabat mereka.
Komite itu telah terlibat dengan melakukan berbagai misi kunjungan, dan mengirimkan pengamat ke Kaledonia Baru. (PINA)
