Jenewa – Fiji mengatakan mereka akan menggunakan posisinya di Dewan HAM PBB, untuk meneruskan perjuangannya dalam advokasi ketahanan terhadap perubahan iklim, dan memperjuangkan hak-hak anak dan kesetaraan gender di Pasifik.
Awal bulan ini, Fiji resmi menjadi negara Pulau Pasifik pertama yang bergabung dengan badan internasional tersebut, yang bertugas untuk menjunjung dan melindungi HAM.
Perwakilan Tetap Fiji untuk PBB, Nazhat Shameem Khan, mengatakan keadilan iklim untuk semua orang akan menjadi prioritas mereka, terutama untuk kawasan Pasifik.
“Memastikan kita memiliki mekanisme nasional dalam menanggapi bencana alam yang dibangun di atas konsep ketangguhan, dan yang termasuk hubungan dekat dengan masyarakat sipil pada tingkat komunitas, sehingga kita bisa memastikan bahwa setiap orang terlibat dalam membangun ketangguhan ini.”
“Dengan itu, tidak akan ada yang terlewatkan ketika kita menghadapi badai dan topan yang, seperti yang kita tahu, begitu sering terjadi di Pasifik.”
Shameem Khan menegaskan bahwa dengan penunjukan ini, langkah Fiji yang berikutnya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan dan target terkait HAM negara itu, termasuk meningkatkan kondisi hidup untuk anak-anak di Pasifik.
Fiji juga akan bekerja untuk menegakkan hak-hak anak di Pasifik, sebuah bidang di mana kawasan Pasifik maish ketinggalan secara adat, kata Shameem Khan.
“Kita dari Pasifik, kita semua berasal dari masyarakat yang sangat tradisional di mana anak-anak tidak selalu diberi suara, suara mereka juga tidak diberdayakan,” katanya.
Sementara itu, kelompok-kelompok pembela HAM berkeras bahwa penunjukan Fiji sebagai anggota dewan itu, hanya akan merusak reputasinya. Dewan yang sama juga menerima kecaman internasional, karena memberikan kursi ke negara-negara seperti Israel dan Arab Saudi, yang juga memiliki catatan HAM kontroversial.
Pengacara asal Fiji dan politikus blok oposisi, Aman Ravindra-Singh, mengatakan dia ‘terkejut dan merasa mual’ mendengar Fiji berhasil memenangkan satu kursi, mengingat sejarah HAM-nya.
Peneliti dari Amnesty International Pasifik, Roshika Deo, mengatakan dengan ini Fiji telah diberikan kesempatan, untuk memberikan suara kepada negara-negara kepulauan kecil dan persoalan mereka, tetapi negara itu masih harus banyak bekerja untuk menangani persoalan HAM-nya sendiri.
“Fiji tidak memiliki sejarah yang bagus dalam hal implementasi dan perlindungan HAM, jadi ini harus menjadi jalan bagi kita untuk maju bersama,” katanya.
Menanggapi kritik tersebut, Shameem Khan berkata, tidak ada negara yang memiliki riwayat HAM yang sempurna.
”Sangat penting bagi kita untuk tidak terlalu sensitif dalam perjalanan ini, setiap negara memiliki kesalahannya, jadi tidak ada gunanya menutupi kesalahan kita. Intinya adalah, mari kita hadapi mereka.”
“Jika ada insiden dalam sejarah kita yang tidak kita banggakan, maka mari kita tanyakan pada diri kita, apakah kita telah menciptakan institusi yang mengembangkan akuntabilitas dan yang konsisten, dengan standar HAM di seluruh dunia?” (RNZI)
Sumber (Jubi)